Uang Baru dan Pemerintahan Baru

Gerai Dinar

Sumber Daya Bebas Bea Untuk Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Usaha dan Kewirausahaan.
Selasa, 25 September 2018

Uang Baru dan Pemerintahan Baru

Siapapun yang akhirnya nanti menggantikan pemerintahan yang sekarang akan disambut dengan uang yang baru. Uang yang baru ini akan secara tegas menyebutkan bahwa ini adalah uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditanda tangani oleh Gubernur BI dan Menteri Keuangan, selama ini uang kita bukan uang NKRI tetapi uang Bank Indonesia.  Yang lebih serius dari ini adalah dalam periode pemerintahan yang akan datang – besar kemungkinan redenominasi mata uang Rupiah harus dilakukan.

 

RUU untuk redenominasi Rupiah ini sebenarnya sudah disampaikan pemerintah ke DPR  dan bahkan seharusnya masuk prioritas Prolegnas tahun 2013, namun karena redenominasi yang akan mengurangi tiga angka nol pada uang kita tersebut juga beresiko – maka pembahasannya nampaknya ditunda.

 

Resiko ini diungkapkan bahkan oleh menteri keuangan Republik Indonesia sendiri melalui situs resmi Departemen Keuangan, apabila gagal rencana redenominasi tersebut akan berdampak terhadap inflasi yang akan menjadi tingggi . “ Ada resiko inflasi. Kalau situasinya sudah lebih baik mungkin (redenominasi Rupiah) bisa dilakukan” ujar Menkeu.

 

Pertimbangan faktor resiko inilah antara lain yang membuat wacana redenominasi yang sudah ramai dibicarakan dalam lima tahun terakhir urung dilaksanakan. Tetapi ini seperti bom waktu yang diteruskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, suatu saat harus ada yang berani mengambil keputusan.

 

Redenominasi mestinya sudah harus dilakukan di akhir 90-an ketika  kurs Rupiah melewati angka Rp 10,000. Dampak dari angka nol yang terlalu banyak ini menimbulkan masalah di system IT bukan hanya di perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia , tetapi juga di seluruh dunia yang mengakomodasi mata uang Rupiah.

 

Angka nol yang terlalu banyak juga memberi kesan ‘kurang bernilainya’ mata uang Rupiah ini di mata internasional. Rupee-nya India mestinya sama saja kekuatannya dengan Rupiahnya Indonesia, tetapi karena 1 Rupee nilainya hampir Rp 200 ,- maka seolah Rupee lebih kuat atau lebih berharga dari Rupiah.

 

Angka nol yang terlalu banyak – yang kemudian perlu dipotong juga menjadi karakter dari negeri-negeri yang mempunyai problem dengan nilai mata uangnya. Kita bisa tahu ini dari negara-negara lain yang pernah mengalaminya seperti  Islandia (1991), Rusia (1998), Meksiko (1993), Polandia (1995), Ukraina (1996), Peru (1991) , Bolivia (1987) dan yang fenomenal Turki (2005) dan Zimbabwe (2009).

 

Ketika Turki berani melakukan redenominasi mata uangnya lira tahun 2005 lalu, mereka tidak tanggung-tanggung harus membuang enam angka nolnya. Angka 1,000,000 lira menjadi 1 lira saja. Ini harus dilakukan Turki untuk merespon tingginya angka inflasi selama 35 tahun (1970-2005), sehingga mau tidak mau harus mereka lakukan bila tidak ingin angka nol di mata uangnya menjadi semakin terlalu banyak.

 

Kadang angka nol yang harus dihapus itu begitu banyaknya sehingga mata uang yang lama harus diganti sama sekali karena sudah tidak relevan lagi. Contohnya adalah yang terjadi di Zimbabwe (2006-2009), ketika mata uangnya yang tetap bernama Zimbabwean Dollar tetapi secara bertahap berganti singkatan dari semula ZWD ke ZWN kemudian ke ZWR sebelum akhirnya menjadi ZWL. Bersamaan dengan pergantian singkatan ini pula 9 angka nol dihilangkan.

 

Intinya adalah pada suatu titik, pemerintah harus berani melakukan redenominasi itu bila memang harus dilakukan. Dia tidak bisa meneruskan problem kebanyakan angka nol ini terus menerus ke pemerintahan berikutnya dan berikutnya lagi.

 

Ekonomi mungkin terganggu sesaat oleh gejolak inflasi, tetapi setelah itu akan banyak manfaatnya bagi kita semua. Kita akan bangga misalnya ketika menukar uang Rupiah kita di Mekah atau Madinah dari setiap Rp 3 kita sudah mendapatkan 1 Saudi Riyal, tidak seperti saat ini 1 SAR harus kita tebus dengan Rp 3,122 !

 

Dari waktu ke waktu nilai tukar mata uang Rupiah negeri manapun akan cenderung terus menurun, ada yang penurunannya drastis sehingga harus di-redenominasi dan ada yang penurunannya biasa-biasa saja. Mata uang kertas juga menjadi instrumen untuk perang dagang seperti yang terjadi antara Amerika Serikat dan China.

 

Maka tidak bisa lagi kita mengukur kekuatan mata uang Rupiah kita dengan Dollar misalnya. Bulan Juli 1998 US$ 1 = Rp 14,000; bulan Juli 2014 ini US$ 1 = Rp 11,700. Apakah berarti uang Rupiah kita saat ini jauh lebih kuat dari Juli 1998 ? Ternyata tidak sama sekali.

 

Ini bisa kita lihat kalau uang tersebut dipakai untuk membeli benda riil yang baku harganya sepanjang zaman seperti emas misalnya. Untuk membeli 1 gram emas dibutuhkan sekitar Rp 130,000 pada bulan Juli 1998, dan di bulan Juli 2014 ini kita butuh sekitar Rp 500,000 untuk bisa membeli 1 gram emas yang sama.

 

Kita bisa melihat sekarang bahwa meskipun seolah Rupiah menguat dibandingkan mata uang Dollar selama era reformasi hingga kini, namun daya belinya terus menurun tinggal sekitar ¼-nya saja sejak puncak krisis 1998.  Artinya bahkan terhadap puncak krisis 1998 tersebut daya beli riil uang kita sekarang jauh lebih lemah lagi !

 

Bayangkan sekarang realitas bahwa mayoritas asset pegawai tersimpan di Rupiah dalam berbagai bentuknya, mulai dari tabungan, deposito, tunjangan hari tua, asuransi dlsb. Bila dalam perjalanan karir Anda 16 tahun terakhir saja daya beli riil uang Anda tinggal ¼-nya, apa yang akan terjadi ketika Anda pensiun 16 tahun yang akan datang ?

 

Maka tidak berlebihan bila situs ini mengkampanyekan proteksi nilai sejak 7 tahun lalu, karena serendah-rendahnya harga emas atau Dinar seperti sekarang ini – dia tetap mampu memberikan perlindungan nilai jangka panjang hingga kini. Justru periode harga rendah seperti inilah sebenarnya memberi kesempatan kita untuk melakukan proteksi nilai secara lebih baik dengan menambah portfolio emas atau Dinar kita.

 

Uang baru dan bahkan redenominasi bisa saja menjadi isu sesaat, tetapi yang lebih hakiki sebenarnya adalah upaya untuk mempertahankan daya beli dari hasil jerih payah kita. Bila redenominasi adalah domain pemerintah dan kita tinggal menerima realita dan dampaknya, tidak demikian dengan isu proteksi nilai atau upaya mempertahankan daya beli ini – kita dapat melakukannya sendiri sekarang dan disini ! InsyaAllah.